hasil survei pilkada bima 2020

Sementaraterkait calon yang diusung atau dimajukan Nasdem pada Pilkada serentak 2020, menurutnya Muh Amin hal itu bisa dari figur internal maupun eksternal. Poinnya semua kembali kepada hasil survei. "Bila ada balon yang tidak memenuhi syarat hasil survei, maka oleh Nasdem tidak akan dicalonkan. Bacajuga: Bawaslu Depok bentuk "Cyber Patrol" untuk jaga netralitas ASN pada Pilkada 2020 Survei tersebut dilakukan tanggal 16-19 Desember 2020 kepada masyarakat yang berada di 11 kecamatan dengan jumlah responden sebesar 658 orang, berhasil mengumpulkan sejumlah data yang didapat dari spektrum responden yang sangat majemuk, melalui metode MemenangkanPilkada dengan Survei. Oleh: Rosiady Sayuti, Ph.D. Ketua Prodi Sosiologi. Editor: Redaksi Lombok Post. 28 September 2020. H Rosiady Sayuti. ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia. BimaArya kenalkan jalur lari pagi Kota Bogor ke Ganjar Pranowo (Pilkada) Kota Palu 9 Desember 2020. Hasil survei yang dilakukan periode 19-21 Oktober 2020 itu, paslon Hadianto Rasyid-Reny Lamadjido unggul dengan meraih 31,4 persen suara pemilih di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tersebut. Perang survei warnai Pilkada Kabar6 Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul menanggapi positif pro kontra hasil survei yang dipaparkan lembaganya dihadapan media, Rabu (5/8/2020). Data Meilleur Site De Rencontre Au Quebec Gratuit. - Tahap pencoblosan Pilkada 2020 bakal digelar secara serentak di Tempat Pemungutan Suara TPS, pada Rabu, 9 Desember 2020. Pemungutan suara di tiap daerah pilkada dijadwalkan berlangsung sejak pukul sampai waktu setempat. Pilkada Serentak 2020 menjadi agenda pesta demokrasi pertama di Indonesia yang berlangsung saat pandemi terjadi. Skala pemilihan serentak kali ini cukup besar karena sebanyak 100,3 juta warga tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2020. Jutaan pemilih itu tersebar di 309 kabupaten/kota, dan akan memberikan hak suaranya di 270 pilkada yang terdiri atas 9 Pemilihan Gubernur Pilgub, 224 Pemilihan Bupati Pilbup, dan 37 Pemilihan Wali Kota Pilwalkot. Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengklaim penyaluran semua kebutuhan logistik Pilkada 2020 sudah selesai dilakukan ke seluruh lokasi pemilihan. Distribusi logistik itu termasuk pengiriman perlengkapan pemungutan suara hingga alat pelindung diri APD untuk panitia pemilihan. "Seluruh logistik Pilkada 2020, baik perlengkapan pemungutan suara maupun APD telah terdistribusi hingga ke tingkat desa/kelurahan. Selanjutnya mulai siang hingga malam hari [8 Desember] akan digeser ke TPS," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, pada Selasa 8/12/2020. Di sisi lain, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang dibayangi tingginya risiko penularan Covid-19, diperkirakan tidak terlalu menyurutkan animo warga untuk datang ke TPS. Prediksi itu tercermin di dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC. Hasil survei SMRC yang dilakukan pada 18-21 November 2020 melalui wawancara via telepon terhadap responden yang dipilih secara random, menunjukkan 83% warga yang tinggal di daerah pilkada mengaku akan datang ke TPS pada 9 Desember 2020. "Temuan ini menunjukkan tingginya antusiasme warga untuk ikut memilih pada 9 Desember nanti," demikian kesimpulan yang dikatakan Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, seperti dilansir laman resmi lembaga survei tersebut. Meskipun demikian, Deni mengingatkan soal kemungkinan bahwa persentase warga yang benar-benar datang ke TPS bisa jadi lebih rendah. Dia beralasan, survei pada 2009-2019 menunjukkan ada 98 persen warga yang mengaku akan datang ke TPS. Namun, faktanya, tingkat partisipasi warga di pemilu-pemilu sebelumnya rata-rata cuma 98%. "Dengan adanya wabah Covid-19, rata-rata tingkat partisipasi riil dalam Pilkada 9 Desember 2020 mungkin akan lebih rendah dibanding 5 tahun lalu," Deni menambahkan. Persoalannya, hasil survei lainnya yang digelar oleh SMRC pada 4-7 November 2020 menunjukkan bahwa cuma 47% warga yang selalu memakai masker. Survei yang dilakukan melalui wawancara per telepon terhadap 1200 responden yang dipilih secara random itu juga memperlihatkan hanya 43% warga yang selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan 35% disiplin menjaga jarak fisik. Hasil survei itu pun mendapati data 68% warga setiap hari atau beberapa hari dalam seminggu berada di dalam kerumunan, 65% bekerja di luar rumah, 60 persen beribadah di luar rumah. "Secara umum warga tidak cukup ketat menjalankan protokol kesehatan," ujar Deni, mengutip siaran resmi SMRC yang dirilis pada 7 Desember kemarin. "Ini bisa menimbulkan masalah tersendiri saat pilkada dilangsungkan pada 9 Desember. Apalagi ada dorongan untuk ikut pilkada maka kemungkinan kasus positif naik menjadi lebih besar," dia menyimpulkan hasil survei tersebut menegaskan perlunya peningkatan penegakan hukum terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang mesti dilakukan penyelenggara pilkada, terutama KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah. Daftar Daerah Pilkada Serentak 2020 Rawan Covid-19 Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI sudah memutakhirkan data Indeks Kerawanan Pemilu IKP Pilkada 2020. Data daerah-daerah lokasi Pilkada Serentak 2020 yang dinilai rawan dalam IPK versi Bawaslu itu diumumkan pada Minggu, 6 Desember 2020. Mengutip siaran resmi Bawaslu, pemutakhiran IPK Pilkada 2020 itu menunjukkan ada peningkatan kerawanan di daerah-daerah lokasi penyelenggaraan pemilihan serentak pada tahun ini. Bahkan, Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut, bahwa "Tidak satu pun daerah berada pada kondisi rawan rendah." Jumlah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi juga meningkat. IKP terbitan Bawaslu mengukur tingkat kerawanan daerah lokasi Pilkada 2020 dengan memakai sejumlah kriteria, salah satunya adalah risiko penularan Covid-19 di tengah pandemi. Menurut Afifuddin, salah satu penyebab adanya peningkatan jumlah daerah Pilkada 2020 dengan tingkat kerawanan tinggi adalah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak kunjung melandai. Berdasarkan catatan Afifuddin, IKP Pilkada 2020 yang dirilis Bawaslu pada September lalu memuat data adanya 50 kabupaten/kota yang termasuk kategori "rawan tinggi" terkait aspek pandemi."Pada semua isu, terdapat peningkatan jumlah kabupaten/kota yang masuk dalam kategori rawan tinggi," ujar Afifuddin. "Jumlah daerah dengan kerawanan tinggi pada aspek pandemi terus meningkat dibandingkan Juni dan September lalu," dia melanjutkan. Sedangkan data IKP Pilkada 2020 terbaru, atau yang dimutakhirkan datanya pada bulan November 2020, menujukkan terdapat 62 kabupaten/kota yang "rawan tinggi" dalam aspek pandemi. Data ini menunjukkan daerah "rawan tinggi" terkait aspek pandemi melonjak 24 data IKP Pilkada 2020 terbaru per November, sebanyak 199 kabupaten/kota lokasi pemilihan juga masuk dalam kategori "rawan sedang" terkait dengan aspek pandemi. Sementara daftar 10 kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tertinggi terkait aspek pandemi, yang diukur dalam IKP Bawaslu dengan skor 1-100, adalah sebagai berikut Kabupaten Teluk Wondama skor 100 Kabupaten Agam skor 89,7 Kabupaten Natuna skor 88,5 Kabupaten Purworejo skor 79,3 Kabupaten Kotawaringin Timur skor 79,3 Kabupaten Morowali Utara skor 78,2 Kota Semarang skor 77 Kabupaten Tuban skor 77 Kabupaten Tasikmalaya skor 75,9 Kabupaten Purbalingga skor 74,7. Data IKP Pilkada 2020 terbaru juga menunjukkan bahwa 9 provinsi lokasi pemilihan gubernur atau Pilgub juga termasuk dalam kategori "rawan tinggi" dalam konteks risiko pandemi. Adapun urutan skor kerawanan dari tertinggi hingga terendah di antara 9 provinsi tersebut ialah sebagai berikut Kepulauan Riau skor 95,4 Sumatera Barat skor 89,7 Jambi skor 87,4 Bengkulu skor 86,2 Kalimantan Tengah skor 79,3 Sulawesi Tengah skor 78,2 Kalimantan Selatan skor 73,6 Sulawesi Utara skor 73,6 Kalimantan Utara skor 67,8. Baca juga Satgas COVID Ancam Bubarkan Kerumunan saat Pencoblosan Pilkada Pilkada 2020 Ketahui 6 Larangan yang Tak Boleh Dilakukan di TPS Daftar Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak 2020, Cara Nyoblos Protokol Cegah Covid-19 di TPS Pilkada 2020 Bagi Pemilih dan KPPS - Politik Penulis Addi M IdhomEditor Agung DH Oleh Siti Saodah Pemerhati Politik Bima-Dompu Ada hal yang menarik dari penantian panjang para pendukung baik kubu Syafaad H. Syafrudin- Ady Mahyudi maupun kubu Dilan IDP – Dahlan dalam mendapatkan rekomendasi partai Nasdem, yakni digunakannya hasil survey sebagai barometer penentuan bakal calon dalam pilkada Kabupaten Bima tahun 2020. Hal ini jarang terjadi pada pilkada sebelumnya. Apalagi lembaga survey yang terlibat dalam penentuan partai ini adalah lembaga survey sekelas Poltracking, Charta Politica dan Lembaga Survei Indonesia LSI yang merupakan lembaga survey nasional yang terbukti hasil surveinya dalam berbagai pilkada daerah maupun pemilihan presiden. Tentu ini menarik bagi Pilkada Bima, adanya penentuan kandidat calon yang didahalui melalui survey mengindikasikan proses demokrasi dalam partai berjalan baik, selain itu bagi masyarakat ini merupakan pendidikan politik yang terukur, karena adanya data sebagai acuan dalam mendiskusikan dan mengkaji secara ilmiah arah peta politik Pilkada Kabupaten Bima 2020. Penggunaan lembaga survey nasional sebagai acuan penentuan bakal calon yang diusung partai Nasdem tentunya tidak terlepas dari cara padangan politik atau strategi suatu partai dalam pemenangan Pilkada Bima. Platform Partai Nasdem mirip seperti partai Golkar yang selalu ingin berada pada lingkaran kekuasaan pemerintahan untuk dapat menyuarakan aspirasi partai dalam pemerintahan. Meskipun telah memiliki kader partai sendiri yang akan bertarung di Pilkada Kabupaten Bima 2020 yakni H. Syafrudin, namun tidak serta merta partai mengusung sebagai kandidat calon yang diusung. Hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan strategi partai yang ingin mengusung kandidat yang memiliki peluang besar dalam memenangkan pertarungan dengan mengukur elektabilitas dan variable lain mempengaruhi peluang kemenangan suatu calon. Seperti yang sudah kita ketehui bersama, pada awal survey internal partai Nasdem menggandeng Poltracking sebagai surveyor dalam gelaran pilkada di Kabupaten Bima. Beberapa kandidat yang muncul pada saat itu sebut saja petahana IDP-Dahlan, Syafru-Ady, Irfan-Edison, Raihan Anwar-Maman dan calon independen Ruslan-Sarimin. Survey internal partai Nasdem pada periode pertama yang dilaksanakan 7 s/d 13 Maret 2020, menghasilkan elektabilitas petahana masih diatas pasangan yang lain yakni 43%, diikuti oleh syafru-Adi dengan tingkat elektabilitas 22,7%, kemudian Irfan-Edison 4,8%, Raihan-Aminullah 1% serta calon independen 0,8% sisanya tidak menjawab dan belum punya pilihan. Bagi kandidat petahana, tingkat elektabilitas yang tinggi merupakan sesuatu yang wajar dalam berbagai setiap survey diIndonesia karena petahana masih megendalikan roda pemerintahan dan masih popular dikalangan masyarakat. Meskipun petahana telah unggul dalam survey pertama, dengan berbagai pertimbangan, Nasdem melakukan survei ulang penentuan calon kandidat. Harapannya kondisi yang berbeda dengan survei pertama, baik pada segi waktu pelaksaaan dan jumlah kandidat yang telah mengerucut, diharapkan akan menghasilkan angka yang berbeda pula dalam Survei ulang tersebut. Hasil survey ini tidak hanya akan menentukan keberlangsungan bagi pasangan syafaad, tapi juga mampu memperidiksi pemenang dalam pilkda Kabupaten Bima yang akan berlangsung 9 Desember 2020 yang akan datang. Poltracking dalam survey bulan maret 2020 lalu menggunakan metode mulstage random sampling yang merupakan metode yang sama dilakukan lembaga-lembaga survey nasional dalam memperidiksi pemenag pemilu presiden 2019 dengan hasil yang cukup akurat. Pada survey kali ini Kubu IDP –dahlan menggandeng LSi dan Kubu Syafaad menggandeng Charta Politica tentu akan menggunakan metode yang sama dimana basis data yang digunakan adalah peta penyebaran suara di TPS-TPS pilkada 2015 dan Pemilihan legislative 2019. Diharapkan dengan metode pengambilan sampel yang sama, data dapat dibandingkan hasil survey terdahulu. Apabia nantinya terjadi perubahan elektabilitas dimana kubu syafaat bisa naik > 5% dan kubu IDP turun elektabilitasnya dibawah 40%, maka tidak tertutup kemungkinan kubu syafaat mampu mendapatkan rekomendasi Nasdem dan dipridiksi memenangkan pilkada 2020 dengan selisih tipis, dengan syarat kenaikan elektabiltasnya konsisten selama 4 bulan kedepan sampai hari H. Namun apabila hasil komparasi data antara survey LSI dan charta Politica menghasilkan data sebaliknya, dimana petahana mampu mempertahankan elektabiltasnya diangka > 40%, maka hasil survey tersebut tidak hanya akan memberikan efek jatuhnya rekomendasi Nasdem ke kubu IDP, namun juga ancaman bubarnya kubu syafaat karena ketidakcukupan syarat elektroral legislatif mendapatkan partai lain bagi pencalonannya. Hasil survey babak ulangan tidak saja berpengaruh pada internal partai Nasdem dalam mengeluarkan rekomendasi partainya namun lebih dari itu, hasil survey ulangan ini akan menjadi acuan memperidiksi pemenang pilkada Bima 2020. Meskipun terdapat kandidat lain yang akan mengikuti kontastasi pilkada ini, apabila elektabilitasnya berangkat dibawah 10% maka umumnya diberbagai pilkada kandidat tersebut akan sulit memenangkan kontestasi persaingan pilkada apalagi pilkada Kabupaten Bima menyisahkan beberapa bulan lagi. * Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini. - Hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020 sudah semakin dekat. Warga yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan melakukan pencoblosan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Data Komisi Pemilihan Umum KPU RI menunjukkan jumlah warga yang namanya tercantum dalam DPT 270 pemilihan di Pilkada Serentak 2020 tercatat sebanyak orang. Lebih dari 100 juta pemilih itu akan melakukan pencoblosan Tempat Pemungutan Suara TPS yang tersebar di 309 kabupaten/kota. Sebelum pencoblosan para kandidat calon kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada 2020 akan melakukan proses kampanye, yang dijadwalkan bermula sejak 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020. Setelah masa minggu tenang Pilkada Serentak 2020 yang dijadwalkan pada 6-8 Desember 2020, pencoblosan bakal digelar pada hari Rabu, 9 Desember 2020. Setelah itu, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan jadwal pada 9-26 Desember 2020. Di sisi lain, persaingan ketat antarkandidat di sejumlah daerah, menarik perhatian dari sejumlah lembaga survei. Salah satunya adalah Pilkada Surabaya 2020. Hasil Survei Pilkada Surabaya 2020 Sejumlah lembaga survei turun gelanggang mengukur elektabilitas kandidat di Pilkada Surabaya 2020. Tahun ini, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pilwalkot Surabaya diikuti dua pasangan calon. Eri Cahyadi-Armuji, pasangan yang diusung resmi oleh PDIP mendapatkan nomor urut 1 di Pilkada Surabaya 2020. Eri merupakan birokrat, jabatan terakhirnya adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Surabaya. Adapun Armuji adalah anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PDIP dan sebelumnya lama aktif di DPRD Kota Surabaya. Mereka ditantang pasangan nomor urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman yang diusung oleh 8 partai politik sekaligus PKB, Gerindra, PAN, PPP, Demokrat, Nasdem, Golkar, dan PKS. Machfud merupakan purnawirawan perwira tinggi di Polri dan pernah menjabat Kapolda Jatim. Sementara pasangannya, Mujiaman pernah menjabat Dirut PDAM Surabaya pada 2017-2020. Persaingan ketat kedua pasangan kandidat di Pilkada Surabaya 2020 menarik perhatian sejumlah lembaga survei. Adapun hasil sigi sejumlah lembaga survei tersebut adalah sebagai berikut. 1. Survei Poltracking di Pilkada Surabaya 2020Lembaga Survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbarunya mengenai kontestasi pada kandidat dalam Pilkada Surabaya 2020 pada awal November lalu. Survei ini diselenggarakan oleh Poltracking pada tanggal 19-23 Oktober 2020 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Siaran resmi Poltracking mengungkapkan survei itu melibatkan 1200 responden dengan margin of error +/- pada tingkat kepercayaan 95%. Klaster survei ini menjangkau 31 kecamatan di Surabaya dan pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Hasil survei Poltracking tersebut menunjukkan, berdasarkan pertanyaan dengan simulasi surat suara, pasangan Machfud Arifin-Mujiaman unggul dengan elektabilitas 51,7 persen. Sedangkan lawan mereka, Eri Cahyadi-Armuji hanya memiliki elektabilitas 34,1 persen. Sebagai catatan, dalam survei Poltracking ini, jumlah pemilih yang merahasiakan jawabannya hanya sebanyak 5 persen, dan mereka yang belum menentukan pilihan undecided voters sebesar 9,2 persen. "Melihat waktu pelaksanaan Pilkada Surabaya sekitar satu bulan lagi [dari waktu survei], kemampuan kandidat dan tim menggarap pemilih yang belum menentukan pilihan undecided voters dan pemilih yang masih mungkin berubah swing voters menjadi kunci kemenangan," demikian kesimpulan survei yang dirilis Poltracking. 2. Survei SMRC di Pilkada Surabaya 2020Saiful Mujani Research and Consulting SMRC juga telah merilis hasil survei terbarunya mengenai persaingan dua kandidat di Pilkada Surabaya 2020. Survei SMRC tersebut digelar pada 11-18 November 2020, dengan sampel sebanyak 820 responden yang diwawancara secara tatap muka. SMRC menyatakan responden survei tersebut dipilih melalui metode multistage random sampling, dengan toleransi kesalahan margin of error diperkirakan sekitar 3,5 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei SMRC itu mengunggulkan pasangan Eri Cahyadi-Armudji, dengan elektabilitas 48,5%. Adapun lawan mereka, Machfud Arifin-Mujiaman memiliki elektabilitas 37,3 persen. "Dan [responden] yang belum tahu [pilihannya di Pilkada Surabaya] 14,2 persen," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani, Minggu 22/11/2020, seperti dilansir yang sama menunjukkan tingkat kedikenalan awareness atau popularitas Eri Cahyadi juga lebih baik 81 persen, dibandingkan Machfud Arifin 80 persen. Namun, di antara yang mengenal kedua sosok calon wali kota tersebut, yang suka kepada Eri 71 persen, sedangkan ke Machfud 66 persen. Sedangkan, untuk calon wakil wali kota, tingkat popularitas Armudji mencapai 68 persen, dengan tingkat kedisukaan 60 persen. Indikator itu juga melebihi Mujiaman yang punya popularitas 55 persen dengan tingkat kedisukaan 54 persen. Kendati demikian, kata dia, yang perlu diperhatikan ternyata masih terdapat 42 persen warga yang menyatakan baru akan memastikan pilihan ketika waktu Pilkada sudah dekat, yakni beberapa hari sebelum pemilihan sampai dengan hari H. Oleh karena itu, peta dukungan warga kepada masing-masing kandidat diperkirakan masih mungkin Hasil Survei Cyrus Network di Pilkada Surabaya 2020Lembaga survei Cyrus Network merilis hasil riset terbarunya pada Senin 30/11/2020. Survei dari Cyrus Network tersebut dikerjakan pada 23-27 November 2020, serta melibatkan 400 responden yang diwawancarai secara tatap muka. Responden survei dipilih melalui metode multistage random sampling, dengan toleransi kesalahan margin of error =/- 5 persen. Hasil survei Cyrus Network menunjukkan elektabilitas pasangan Eri Cahyadi-Armudji lebih tinggi daripada lawannya, yakni 55,3 persen. Sedangkan elektabilitas Machfud Arifin-Mujiaman hanya 33,8 persen. Sedangkan, jumlah pemilih mengambang masih berkisar di angka 10,9 persen. Adapun rinciannya ialah belum memutuskan pilihan sebesar 8,4 persen, tidak menjawab 2 persen, dan tidak memilih 0,5 persen. Chief of Consultant Cyrus Network, Hafizhul Mizan menyatakan survei lembaganya menyimpulkan bahwa popularitas Eri Cahyadi-Armudji berada di angka 68,5 persen. Artinya, baru sekitar 7 dari 10 orang pemilih di Surabaya mengenal pasangan calon nomor urut 1 tersebut. Sedangkan, popularitas Machfud Arifin-Mujiaman berada di angka 57,5 persen, atau berarti baru sekitar 6 dari 10 orang mengenal pasangan calon nomor urut 2 itu. Dalam keterangannya yang dilansir Antara, angka popularitas kedua pasangan calon terbilang tak terlampu tinggi mengingat 91,3 persen warga sudah mengetahui Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember. "Dan 94,3 persen di antaranya mengaku akan ikut berpartisipasi meski dilangsungkan di tengah pandemi COVID-19," kata Mizan. 4. Hasil Survei Fisip UINSA di Pilkada Surabaya 2020Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UINSA merilis hasil survei terbarunya mengenai peta persaingan di Pilkada Surabaya 2020 pada 24 November pemberitaan Antara, survei FISIP UINSA tersebut dilakukan pada 2-12 November 2020, atau sebelum debat publik pasangan calon digelar di televisi. Survei ini melibatkan 350 responden, dengan menggunakan metode multistage random sampling dan tingkat kepercayaan 95 persen. Kepala Prodi Ilmu Politik FISIP UINSA Holilah menyatakan, hasil survei tersebut menunjukkan, dari sisi elektabilitas, pasangan Machfud Arifin-Mujiaman unggul dengan angka 46 persen. Sedangkan pasangan Eri Cahyadi-Armudji memiliki elektabilitas 42,86 persen. "Selisihnya sekitar 3,14 persen," kata Holilah. Survei yang sama menyimpulkan popularitas Machfud-Mujiaman juga unggul atas lawannya, yaitu mencapai 47,4 persen, dibandingkan Eri-Armudji yang hanya 47,1 persen. Pun demikian dari segi akseptabilitas terhadap paslon atau yang paling disukai oleh masyarakat. Survei dari FISIP UINSA mengunggulkan Machfud-Mujiaman dengan 47,4 persen, dan pasangan Eri-Armudji di angka 46,3 persen. - Politik Penulis Addi M IdhomEditor Agung DH JAKARTA, - Hasil survei Litbang Kompas mengenai politik dinasti di Pilkada 2020 menunjukkan, sebanyak 60,8 persen responden gerah dengan praktik politik dinasti. Survei itu dilakukan melalui telepon pada 27 hingga 29 Juli 2020. Terdapat 553 responden yang berusia minimal 17 tahun dari 145 kabupaten/kota di 34 atau margin of error penelitian ini sekitar 4,17 persen. Hasil survei juga menunjukkan, sebanyak 28,2 persen responden menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang wajar terjadi dan bagian dari proses demokrasi. Baca juga 3 Partai Ini Usung Artis untuk Lawan Politik Dinasti di Kabupaten Bandung Lalu, sebanyak 11 persen responden tidak tahu tentang politik survei ini juga menunjukkan, dari kalangan muda atau kelompok usia 17-30 tahun sebanyak 67,9 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang buruk. Sedangkan, kelompok usia diatas 50 tahun sebanyak 47,3 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang buruk. Namun, sebanyak 34,4 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang wajar terjadi atau baik. Baca juga Kritisi Politik Dinasti di Pilkada, Perludem Visi dan Misi Paslon Harus Dieksplorasi Lebih lanjut, anggapan negatif dari politik dinasti ini muncul berkaitan erat dengan para bakal calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2020 yang dinilai mengandalkan kedekatan dengan keluarga pejabat. Hasil survei menunjukkan, sebanyak 36 persen responden menganggap keluarga pejabat yang maju dalam Pilkada 2020 hanya mengandalkan faktor keluarga. Sedangkan, 34,4 persen responden menilai, keluarga pejabat yang maju di Pilkada 2020 memiliki kapasitas sehingga tidak hanya mengandalkan kedekatan dengan pejabat publik. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID icDbUngmmlWXV1Ia4MtLAxPOUuk4fyFTY5q_CxjTBTEnXJ9kE4o5fQ==

hasil survei pilkada bima 2020